Jakarta, siap.news
Pakar pembangunan karakter Ary Ginanjar Agustian mengapresiasi upaya kongkret Kemendagri untuk melakukan implementasi Core Values BerAKHLAK yang di launching oleh Presiden Jokowi.
BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Mendagri telah menyampaikan serangkaian sistem dan upaya-upaya dan pencegahan penyimpangan di lingkungan Kemendagri, namun saya mengapresiasi ingatan dari Mendagri yaitu sebaik apapun sistem pencegahan sebaik apapun inovasi yang dilakukan namun pelaksananya adalah manusia biasa yang memerlukan benteng penguat moral dalam melaksanakannya,” dalam keterangannya, Rabu (23/02/2022).
Untuk itulah Ary Ginanjar Agustian yang merupakan founder dari ESQ Leadership Center mengapresiasi serangkaian Upaya atau langkah Kemendagri melakukan internalisasi secara masif Core Values BerAKHLAK ini.
Seperti yang kita ketahui, bahwa sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan pidato sambutan yang mana dengan tegas ia meminta para jajaran Kemendagri untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dalam bekerja melayani rakyat. Hal itu disampaikan sesuai dengan acara yang di hadirinya yang bertajuk “Kemendagri BerAKHLAK: Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0”, yang digelar secara luring dan daring di Hotel Bidakara Pancoran.
“Mari kita jalan kan sama-sama dengan baik dan saya sudah sampaikan banyak kepada teman-teman, Selain merubah sistem juga adalah merubah perilaku. Sistem sehebat apapun juga pasti ada celahnya,” jelasnya
“Sistem sebaik apapun juga tetap berlaku The Man Behind the Gun, dimana senjata sehebat apapun tetap tergantung Siapa yang orang yang memakainya,” ucapnya.
Menurut Tito, cara pertama merubah sistem adalah dengan adanya teknologi yang saat ini formasinya menggunakan keterbukaan yang ada.
“Keterbukaan jangan menjadi musuh, tapi justru kita buat keterbukaan itu menjadi lebih dipercaya publik,” jelasnya.
“Kita sudah dibuat sistem seperti misalnya SIPD sistem informasi pemerintahan daerah di mana membuat keuangan daerah daerah lebih terbuka,” Sambung Tito.
Dari sudut pandang Tito, dari keterbukaan tersebut sudah banyak sekali terobosan yang dimanfaatkan.
“Saya akui bahwa dukcapil paling banyak terobosannya. Dukcapil yang membuatnya lebih terbuka karena sudah satu database,” sanjungnnya.
Tito memberi contoh dengan adanya Anjungan Dukcapil Mandiri, dimana tidak ada sentuhan lagi antara warga masyarakat.
“Bahkan mengurus perpanjang KTP dimana dulu orang harus balik dulu ktp-nya dari Aceh kembali ke Aceh Sekarang mereka bisa mencetak di mana saja dan itu luar biasa,” ucapnya merasa salut.
Tito menjelaskan jika teknologi informasi telah membuat dunia menjadi lebih kecil dan lebih terbuka.
“Persepsi publik sudah mulai banyak dipengaruhi oleh sosial media, semua informasi yang berhubungan dengan birokrasi pelayanan publik oleh pemerintah termasuk Kemendagri dan BNPP dengan cepat bisa naik ke publik, dengan cepat mereka bisa memotong jalur birokrasi,” imbuhnya.
“Bagi siapa yang masih mempertahankan kultur lama itu adalah hal yang buruk. yang paling buruk adalah ketika praktek-praktek yang buruk yang melanggar hukum tapi karena berlangsung bertahun-tahun sehingga akhirnya yang salah dianggap benar,” tandasnya.
Menurut Tito Semakin menguatnya media termasuk social media, Civil Society, isu-isu publik adalah tanda-tanda dari Open demokrasi dan ia menegaskan jika sudah memilih jalan itu harus bisa menerima risikonya.
Tito pun menjelaskan bahwa dilematika dari demokrasi mulai muncul beberapa kegalauan yang ada, Terutama ketika berhadapan dengan 2 fenomena besar salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi.
“Ini tolong dipahami betul oleh kita semua jajaran Kemendagri dan BNPP bahwa sekarang kekuasaan ditangan rakyat, kita memerlukan dukungan publik dan memerlukan restu dari rakyat,” Tutur Tito.
“Saat ini ada yang namanya survei kepercayaan publik. karena sifatnya semua elemen bangsa termasuk Kemendagri dan BNPP sangat ditentukan oleh kepercayaan publik kepada kita. Nah di tengah situasi seperti situasi di mana posisi rakyat kuat mengontrol negara, kita sebagai aparatur sipil negara yang notabene adalah pelayan negara, posisi kita itu harus betul-betul merubah kita sesuai dengan peraturan yang ada,” Sambung Tito.
Tito pun mengingatkan kembali para pimpinan untuk memetakan kembali dan mencari solusi dari potensi kerawanan korupsi.
“Saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu dan saya tekankan lagi, saya minta rekan-rekan pimpinan komponen para dirjen untuk rapat dengan para direktur dan praktiknya untuk memetakan potensi kerawanan korupsi di tiap-tiap Direktorat dan Apa solusinya. serahkan kepada saya, saya kasih waktu satu minggu kedepan duduk bersama membahas semuanya,” tegas Tito.
Dikesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu langkah roadmap budaya kerja Kemendagri untuk melakukan internalisasi nilai-nilai ber-AKHLAK.
“IPDN (juga) telah melakukan penguatan mental dan spiritual jati diri dan pamong praja ber-AKHLAK, dihadiri seluruh praja lebih kurang 6000,” imbuh Suhajar.
Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen oleh Mendagri Tito Karnavian, para eselon I Kemendagri dan BNPPP terkait internalisasi ber-AKHLAK di setiap komponen.
Guna memberi pemahaman kepada para peserta, acara ini menghadirkan dua narasumber yakni Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni, serta Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian. Selain itu, Mendagri juga bertindak pembicara kunci.
Diketahui kegiatan tersebut dihadiri oleh 12.000 orang peserta yang tergabung secara luring maupun daring melalui kanal Zoom Meeting. Mereka terdiri dari para ASN Kemendagri, BNPP, termasuk Sekjen pemerintah daerah se-Indonesia. Red
